Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

BLT BPJS Ketenagakerjaan akan Cair Lagi, Berikut Penjelasan Kemenaker Soal BLT Karyawan 2021





Isu tentang Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT karyawan atau disebut juga BLT BPJS Ketenagakerjaan, kembali menjadi sorotan hangat.

Karena BLT karyawan dikabarkan akan cair lagi di tahun 2021 ini.

Pemerintah saat ini tengah menggodok skema pemberian subsidi gaji.

Hal ini menyusul adanya usulan alokasi anggaran untuk program tersebut.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkapkan bahwa program BLT karyawan 2021 masih dalam pembahasan antar kementerian dan lembaga.

Oleh karena itu, Kemenaker belum bisa menyampaikan skemanya ke publik.

“Saat ini sedang kita godok berbagai opsi. Nanti saya sampaikan kalau sudah fixed.

Saat ini sedang kita bahas lintas kementerian dan lembaga,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker Anwar Sanusi kepada Kompas.com, Senin (19/7/2021).

Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel ‘Kabar Baik, BLT Subsidi Gaji Bakal Ada Lagi Tahun Ini’

Kemenaker juga masih belum menyampaikan penjelasan mengenai sasaran penerima subsidi gaji.

Namun pada tahun lalu, subsidi gaji diberikan kepada 12,4 juta pekerja.

“Nah ini satu materi yang akan kita putuskan. Sabar ya,” ujarnya.

Dalam konferensi pers evaluasi PPKM Darurat pada Sabtu, (17/7/2021), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyinggung soal program BLT karyawan yang bakal hadir lagi tahun ini.

Dalam paparannya, Sri Mulyani mengatakan ada beragam program bansos yang akan diberikan kepada masyarakat, termasuk subsidi gaji tersebut.

Program subsidi gaji 2020 melibatkan BPJS Ketenagakerjaan karena data penerima subsidi gaji diseleksi oleh instansi tersebut.

Pada termin pertama penyaluran dengan rentang waktu bulan Agustus hingga Oktober 2020, realisasinya mencapai 12,29 juta penerima atau 99,11 persen dengan anggaran Rp 14,7 triliun.

Sementara pada termin kedua realisasi penyaluran sebanyak 12,24 juta atau 98,71 persen dengan anggaran Rp 14,6 triliun.

Dengan begitu total realisasi dari kedua termin sebesar Rp 29,4 triliun atau 98,91 persen.

Namun pada awal 2021, pemerintah menyampaikan program tersebut dihentikan karena tidak ada alokasi anggaran di APBN 2021.

Ketua MPR singgung BLT karyawan

Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo sempat menyinggung BLT karyawan saat membahas dampak PPKM darurat.

Bambang Soesatyo meminta pemerintah memberikan subsidi upah untuk pekerja terdampak kebijakan PPKM darurat, karena kebijakan itu sangat berdampak bagi dunia usaha.

“Selain itu tetap memberikan bantuan bagi pekerja yang berpenghasilan di bawah lima juta rupiah, dan memastikan bantuan diberikan tepat sasaran serta tidak disalahgunakan,” kata Bambang Soesatyo atau Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, dilansir dari ANTARA.

Dia juga meminta pemerintah mendorong pelaku dunia usaha agar tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pemecatan karyawan selama masa penerapan PPKM darurat.

Langkah itu, menurut dia, dengan cara memberikan bantuan kepada pelaku usaha atau perusahaan untuk dapat mempertahankan karyawan.

“Meminta pemerintah memberikan arahan jelas kepada aparat yang bertugas di lapangan bahwa PPKM mikro merupakan pembatasan kegiatan masyarakat yang dapat berpotensi menyebabkan meningkatnya kluster penularan COVID-19, bukan pembatasan masyarakat untuk dapat mencari nafkah untuk bertahan hidup,” ujarnya.

Karena itu, dia menilai pemberian sanksi tegas yang diberikan kepada para melanggar agar dilakukan sesuai aturan dan bukan merusak barang atau menghalangi pelaku usaha untuk tetap melakukan usaha sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Ia meminta pemerintah berkomitmen menyiapkan sejumlah dana untuk melakukan upaya yang dapat mencegah terjadinya PHK seperti menggencarkan program bantuan subsidi upah (BSU) dan realokasi anggaran yang tepat untuk penanganan pandemi.

Program BSU atau BLT Karyawan dari Pemerintah sesungguhnya tidak diperpanjang pada tahun 2021 ini.

Namun ada sebagian peserta terdaftar yang belum menerima bantuan ini di penyaluran tahun lalu.

Mereka dikabarkan akan segera mendapat bantuan senilai Rp2,4 juta ini.

Kemnaker tengah mengajukan pencairan dana kepada Kementerian Keuangan untuk memenuhi hak mereka yang memenuhi persyaratan mendapat BLT karyawan tapi belum juga memperolehnya.

Direktur Kelembagaan Kerja Sama Hubungan Industrial (KKHI) Kementerian Ketenagakerjaan, Aswansyah mengatakan penyaluran sisa BSU ini diperkirakan akan berlangsung setelah Lebaran.

“Nanti setelah Lebaran atau Juni atau Juli. Yang penting intinya kita udah berusaha untuk memperjuangkan mereka yang belum dapat, harus clear dulu datanya,” kata Aswansyah, dikutip dari IDX Channel.


Sumber : surabaya.tribunnews.com

Post a Comment for "BLT BPJS Ketenagakerjaan akan Cair Lagi, Berikut Penjelasan Kemenaker Soal BLT Karyawan 2021"