Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget Atas Posting

Warga Protes Kepala Desa jadi Penerima BST, Kemensos: Pemda Harus Perbaiki DTKS agar Bansos Tepat Sasaran




Beberapa waktu lalu, masyarakat dihebohkan karena ada seorang kepala desa yang terdaftar sebagai penerima BST Kemensos.

Kasus itu terjadi di Desa Ambang Dua, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang mana masyarakatnya menggelar demonstrasi di kantor desa.

Dilansir dari Antara, masyarakat menyuarakan protes lantaran nama kepala desa masuk sebagai salah satu penerima Bantuan Sosial Tunai (BST).

Protes tersebut berlanjut dengan aksi penyegelan kantor desa dan penempelan spanduk bernada protes di dinding kantor desa.

Menanggapi hal itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini menekankan peran pemerintah daerah (pemda) dalam perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) menjadi kunci dari penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.

“Pemutakhiran DTKS itu kewenangan daerah sesuai ketentuan dalam UU No. 13/2011. Prosesnya dimulai dari musyawarah desa atau musyawarah kelurahan, lalu secara berjenjang naik ke atas,” kata Risma dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, sebagaimana dikuto Seputarlampung.com dari Antara pada 15 September 2021.

Menurut Risma, pemda dan jajarannya sampai tingkat desa/kelurahan, memiliki kewenangan penuh menentukan siapa yang layak menerima bantuan dan siapa yang tidak layak menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pemutakhiran data menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

“Jadi memang Kementerian Sosial tidak melakukan pendataan langsung. Kementerian Sosial tugasnya menetapkan data yang proses pemutakhiran datanya dilakukan oleh daerah. Masalahnya, masih ada pemerintah kabupaten/kota yang kurang atau bahkan tidak aktif melaksanakan pemutakhiran,” kata Risma.

“Data kemiskinan itu kan dinamis, ada yang pindah, meninggal dunia, ada yang mungkin sudah meningkat ekonominya sehingga tidak layak lagi menerima. Ada juga penerima dari kalangan dekat dengan kepala desa. Nah, kasus di Bolmo ini malah kepala desanya sendiri. Maka memang harus dikawal terus,” pungkasnya.

Risma mengingatkan pemda dan jajarannya untuk aktif dan mengawal dengan sungguh-sungguh proses pemutakhiran data di DTKS sebagai penerima manfaat, salah satunya program BST.

Adapun sampai saat ini, belum ada informasi resmi terkait kapan jadwal pencairan BST September 2021. Seperti diketahui, Kemensos telah menyalurkan BST Mei-Juni sekaligus pada Juli 2021.

Memasuki September 2021, masyarakat mulai mempertanyakan kapan BST Juli-Agustus cair dan bisa diambil melalui kantor POS terdekat.

Sambil menunggu pengumuman resmi kapan BST September 2021 cair, Anda bisa mengecek nama di laman resmi DTKS Kemensos melalui link cekbansos.kemensos.go.id/, berikut tata caranya:

- Buka laman cekbansos.kemensos.go.id atau KLIK DI SINI

- Masukkan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa

- Masukkan nama sesuai KTP

- Masukkan kode captcha atau kode 8 angka dan klik Cari Data

Demikian info terbaru penyaluran BST Kemensos dan cara cek DTKS penerima BST di laman cekbansos.kemensos.go.id/.***


Sumber : Antara

Post a Comment for "Warga Protes Kepala Desa jadi Penerima BST, Kemensos: Pemda Harus Perbaiki DTKS agar Bansos Tepat Sasaran"